Menjaga Ketahanan Pusat Data Indonesia 2025: Dari Ancaman Siber hingga Resiliensi Energi

Jakarta, 18 September 2025 – Pertumbuhan pesat transformasi digital Indonesia membawa peluang besar bagi ekonomi nasional, namun juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi infrastruktur pusat data. Tema “Indonesia Data Center Landscape 2025: Key Security Challenge” dalam Sesi Data Center Asia Jakarta 2025 menyoroti bagaimana keamanan pusat data kini tidak lagi sekadar urusan teknis, melainkan fondasi kedaulatan digital bangsa.

Ancaman Siber yang Kian Masif

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, mengungkapkan bahwa sejak 2020 hingga Mei 2025 tercatat lebih dari 6,7 miliar aktivitas anomali trafik. Serangan paling dominan adalah malware (83,34%), diikuti unauthorized access, information leak, eksploitasi sistem, hingga serangan aplikasi web.

Jumlah kasus meningkat tajam dari 330 juta pada 2020 menjadi 2,07 miliar pada 2024, dan sudah menembus hampir 500 juta insiden di paruh pertama 2025. Meski demikian, tingkat kepatuhan juga membaik—65,1% notifikasi BSSN tahun ini ditindaklanjuti cepat oleh pemilik sistem elektronik.

Untuk melindungi pusat data, Slamet menekankan empat lapisan keamanan:

– Fisik: akses terbatas, pemantauan, standar bangunan.

– Digital & Jaringan: enkripsi, firewall, VPN, dan IDS/IPS.

– Data & Pemulihan: backup, redundansi, simulasi insiden.

– Kepatuhan & Keberlanjutan: standar, audit, dan tim CSIRT.

Semua itu berpijak pada prinsip Confidentiality, Integrity, Availability (CIA triad) yang diperkuat regulasi nasional, seperti UU PDP, Perpres 82/2022, dan Perpres 47/2023.

Perspektif Industri: Ketahanan Bukan Hanya Regulasi

Dari sisi industri, Arif Ilham Adnan, Chairperson Komite Permanen Kadin DKI Jakarta sekaligus Co-Chairman APDI, menegaskan bahwa pusat data kini adalah infrastruktur strategis yang menentukan daya saing dan keamanan nasional. Ancaman kian kompleks: serangan APT, malware berbasis AI, hingga serangan rantai pasok.

Kasus ransomware pada operator pusat data di Greater Jakarta tahun 2024 menjadi peringatan keras. Serangan itu melumpuhkan layanan lebih dari tiga minggu akibat perangkat lunak usang dan lemahnya kontrol akses.

Arif menekankan tiga pilar solusi utama:

1. Zero Trust Architecture – semua akses wajib diverifikasi.
2. Disaster Recovery Multi-Situs – menjamin layanan tetap berjalan meski satu pusat data lumpuh.
3. Penguatan SDM – pelatihan berkelanjutan agar selalu sigap menghadapi ancaman baru.

Ia menutup dengan ajakan kolaborasi lintas ekosistem: pemerintah, industri, hingga penyedia teknologi untuk membangun budaya keamanan yang berkelanjutan.

Resiliensi Energi: Fondasi Ketahanan Digital

Selain keamanan siber, Totok Amin Soefijanto, Supervisory Board Member PJCI sekaligus Rektor IMDE, menekankan pentingnya resiliensi energi. Menurutnya, pemadaman listrik bagi pusat data sama halnya dengan serangan Denial of Service (DoS) yang bisa melumpuhkan operasional.

Pertumbuhan cloud, IoT, serta regulasi lokalisasi data mendorong lonjakan kebutuhan energi. Karena itu, strategi ketahanan pusat data harus mencakup perlindungan fisik, keamanan siber, dan keandalan energi.

Totok mengusulkan empat arah strategis:

1. Kebijakan terintegrasi pemerintah, PLN, dan akademisi untuk memperkuat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
2. Adopsi standar desain global dengan indikator Power Usage Effectiveness (PUE).
3. Investasi microgrid lokal berbasis energi terbarukan.
4. Pemanfaatan Data Center Infrastructure Management (DCIM) dan AIOps untuk efisiensi berbasis data.

“Energy Resilience is National Digital Resilience,” tegas Totok, menekankan bahwa energi adalah fondasi utama kedaulatan digital Indonesia.

Menuju Pusat Data yang Tangguh dan Berdaulat

Diskusi para pembicara sesi ini menegaskan satu hal: membangun pusat data yang tangguh membutuhkan strategi berlapis. Regulasi yang kuat, teknologi mutakhir, SDM terlatih, serta ketahanan energi berkelanjutan harus berjalan seiring.

Dengan kolaborasi lintas sektor, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mengantisipasi ancaman siber yang semakin canggih, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur digitalnya berdiri kokoh—mendukung ekonomi digital dan menjaga kedaulatan bangsa di era data.